Area kedua ini menitikberatkan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas serta pelayanan publik melalui penataan proses bisnis dan sistem kerja. Dalam birokrasi yang sehat, tata laksana kerja haruslah memiliki alur yang jelas, terstandar, dan tidak membingungkan, baik bagi pegawai internal maupun masyarakat pengguna layanan. Oleh karena itu, penataan tata laksana berfokus pada penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap bagian organisasi.
SOP tersebut harus terdokumentasi dengan baik, mudah diakses, dan dipahami oleh seluruh pegawai. Tidak kalah penting, SOP juga harus dinamis, artinya dapat ditinjau dan diperbaiki sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan masyarakat. Di era digital saat ini, instansi juga dituntut untuk memanfaatkan teknologi informasi, seperti sistem surat menyurat elektronik, sistem manajemen dokumen digital, sistem informasi kepegawaian, hingga layanan publik berbasis aplikasi atau web.
Selain itu, proses bisnis harus dipetakan dan disederhanakan, dengan mengidentifikasi tahapan-tahapan yang tidak efisien atau tumpang tindih. Melalui upaya ini, instansi diharapkan mampu memangkas birokrasi yang panjang dan menciptakan proses kerja yang ringkas namun tetap akuntabel. Penataan tata laksana yang baik akan mempermudah pengawasan, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah.